Kebijakan Energi Yang Melemahkan Bangsa

Harga BBM akhirnya naik lagi. Kenaikan ini diakui presiden telah disetujui diam-diam per tanggal 7 Februari 2012 melalui sebuah peraturan presiden. Meski judul yang dikeluarkan adalah “pembatasan BBM bersubsidi” namun hakekat dari kebijakan ini tidak dapat menipu; yakni kenaikan harga. Suara protes disertai opsi alternatif yang ramai dibicarakan tampak sama sekali tidak digubris oleh penguasa. Bersamaan dengan itu pemerintah telah mengagendakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 10% yang akan mulai diberlakukan beberapa pekan ke depan.
Dalam kebijakan energi ini, persoalan utamanya bukan subsidi yang tidak tepat sasaran, ataupun masalah pemborosan energi, seperti yang sering dikatakan para pejabat dan akademisi pendukung liberalisasi. Alasan-alasan ini hanya ekspresi dari cara pandang yang merendahkan arti penting energi bagi kemajuan bangsa. Penguasa sekarang tidak melihat energi sebagai kebutuhan fundamental dalam rangka memajukan masyarakat.
Sejumlah penelitian membuktikan bahwa tingkat kecerdasan masyarakat berbanding lurus dengan tingkat penggunaan energi dalam masyarakat. Artinya, makin tinggi pemanfaatan energi maka semakin cerdas pula suatu masyarakat. Dengan ketersediaan energi secara luas dan memadai maka akan semakin banyak pula kesempatan bagi masyarakat untuk belajar (membaca, menulis, menggunakan komputer, dll.) serta menggunakan berbagai alat berteknologi maju lainnya yang tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan energi.
Ini baru satu aspek. Aspek penting lainnya yang masih berhubungan adalah kemajuan tenaga produktif berupa penggunaan alat-alat kerja modern atau mesin-mesin untuk berbagai industri. Bila menginginkan negara ini maju maka kita perlu membandingkan penggunaan alat-alat kerja modern oleh rakyat di negeri-negeri maju. Semua alat modern tersebut, mulai dari industri pertanian, peternakan, perikanan, tambang, industri pengolahan, sampai dengan industri jasa (transportasi, kebersihan, dan lain-lain) didukung oleh ketersediaan energi yang cukup.
Begitu pentingnya energi bagi kemajuan suatu bangsa sehingga negara sebesar Uni Soviet menempatkan program ini dalam skala prioritas pada dekade awal pemerintahannya. Listrikisasi sampai ke desa-desa dicanangkan oleh pemimpin revolusinya, V.I. Lenin, kemudian dilanjutkan oleh Joseph Stalin dengan industrialisasi dalam skala besar. Dengan kebijakan energi yang tepat, dan tanpa tedeng aling-aling, maka Uni Soviet dapat mengejar ketertinggalannya dari negara-negara Barat.
Adalah kebodohan yang tidak termaafkan apabila pemerintah sekarang menyerahkan potensi energi yang melimpah di Tanah Air ini untuk perusahaan-perusahaan asing, sehingga energi berubah menjadi komoditi bisnis yang dijual dengan harga tinggi kepada rakyat. Kebodohan lainnya adalah tidak memanfaatkan potensi-potensi sumber daya energi selain energi fosil seperti sinar matahari, tenaga air, angin, arus laut, dan bahkan nuklir (bila bisa menjamin keamanannya). Mungkin pada tahap awal akan membutuhkan anggaran yang besar untuk membangun infrastruktur dan sebagainya, namun manfaatnya dalam jangka panjang akan sangat terasa.
Kenaikan harga BBM dan rencana kenaikan harga TDL yang terjadi berulangkali merupakan kesalahan fatal yang harus segera dihentikan. Bila ada penggunaan energi secara berlebihan untuk kegiatan yang tidak produktif maka penyelesaiannya bukan dengan menaikkan harga. Sebagai contoh, semakin banyaknya pengguna kendaraan bermotor (mobil maupun sepeda motor) bukanlah penyebab ‘keborosan’ dimaksud. Penyebabnya adalah tidak adanya kemauan pemerintah untuk menyediakan dan membenahi sarana transportasi massal yang ada, sehingga perusahaan-perusahaan otomotif asing yang terus menuai keuntungan.
Sudah cukup kita berkompromi dengan pemerintahan yang selalu mengatakan A tapi pelaksanaannya minus A. Pemerintahan yang selalu berjanji memajukan tapi langkah-langkahnya justru melemahkan kekuatan bangsa. Kebutuhan energi masih sangat besar untuk membangun masyarakat yang adil-makmur ke depan. Hingga sekarang baru 60% rakyat Indonesia yang dapat mengakses listrik. Bila liberalisasi ini terus dilakukan pemerintah maka bangsa ini akan semakin dilemahkan; industrinya, manusia-manusianya, dan kehidupan sosialnya secara keseluruhan. Karena itu, menjadi tanggungjawab kita semua untuk bersama menolak liberalisasi energi ini.