Dalam dunia politik yang bak sinetron, perbedaan antara mana perilaku serius dan mana cari muka sangat tipis. Maklum, banyak diantara pelakon itu justru tidak merisih dengan berbagai puja-puji atas dirinya. Bukankah ada sinisme yang berkata: terkadang yang suka gembar-gembor itu adalah tukang jual obat.
Begitu pula dengan ulasan berulang-ulang tentang kehidupan sederhana sejumlah pejabat negara. Para pembaca pun berdecak kagum: di negeri ini ternyata masih banyak pejabat yang ‘merakyat’. Masalahnya: para pembaca baru menangkap satu sisi dari kehidupan sang pejabat.
Di masa ini, pejabat memang sangat berjarak dari rakyatnya. Gaya hidup mereka benar-benar berbeda dengan rakyatnya. Akibatnya, mereka pun seperti terasing di tengah rakyatnya sendiri. Karena itu, begitu bertemu dengan pejabat yang sederhana, maka pun seolah menemukan mimpi yang sudah lama menghilang.
Kami sangat mengapresiasi para pejabat yang memilih kesederhanaan. Dengan begitu, kita tak perlu khawatir anggaran negara habis dikorupsi. Selain itu, anggaran operasional aparatus negara menjadi berkurang, apalagi jika si pejabat tidak terlalu memusingkan gaji, mobil dinas, dan fasilitas lainnya.
Akan tetapi, apakah dengan hidup sederhana, seorang pejabat sudah pantas disebut merakyat? Kita tidak bisa mengambil kesimpulan sesederhana itu. Sebab, ada aspek lain yang perlu diperiksa lebih lanjut: keberpihakan politik si pejabat negara. Sejauh mana ia mendorong kebijakan-kebijakannya yang memihak kepentingan rakyat.
Ambil contoh, si pejabat A hidup sangat sederhana. Ia mengenakan pakaian yang sangat sederhana. Setiap hari, jika ke kantor, ia menyetir sendiri mobilnya. Terkadang, tanpa disangka-sangka, ia berbaur dengan penumpang kereta rel, lalu singgah makan soto di warung pinggir jalan, sebelum mengikuti rapat kabinet.
Akan tetapi, rupanya, si pejabat A adalah seorang menteri pendukung privatisasi. Dengan menyembah efisiensi dan profesionalisme, ia tega membiarkan layanan publik sulit diakses oleh rakyat banyak. Ia juga membiarkan, bahkan mendukung, pemberangusan serikat buruh yang menentang privatisasi. Padahal, di mata banyak aktivis pergerakan, privatisasi adalah bagian dari proyek neokolonialisme.
Di sini letak masalahnya: si pejabat A memang terlihat sederhana, tapi ia adalah pendukung setia neokolonialisme. Sementara, kita tahu, penyebab keterpurukan bangsa selama ini adalah proyek neokolonialisme. Selama beratus-ratus tahun, dengan pengecualian beberapa puluh tahun di era Bung Karno, kekayaan alam dan keuntungan ekonomi di atas bumi Indonesia selalu mengalir keluar.
Ada pula pejabat B, yang bekas pemimpin lembaga anti-korupsi, juga digembor-gemborkan dengan kehidupannya yang sederhana. Menurut isu yang beredar, si pejabat B pun turun pangkat lantaran aksinya yang bikin gerah koruptor. Ia juga sangat pedas ketika mengeritik gaya hidup politisi yang sangat mewah. Ia pun mendapat puja- puji lantaran aksinya itu.
Tapi, sebetulnya, si pejabat B tidak punya prestasi memberantas korupsi. Ia bertindak tak ubahnya “wayang penguasa”. Banyak kasus korupsi yang besar, khususnya yang melibatkan rejim berkuasa, tak kuasa disentuhnya. Ia pun diam seribu bahasa menyaksikan milyaran dollar keuntungan ekonomi nasional mengalir keluar negeri.
Kita memang butuh pemimpin sederhana. Akan tetapi, kesederhanaan itu tidak gunanya jikalau pemimpin tersebut punya kebijakan ekonomi-politik yang merugikan kepentingan rakyat banyak. Kita butuh pemimpin yang seperti Bung Karno dan Bung Hatta: sederhana dan anti-kolonialisme/imperialisme. Kita butuh pemimpin yang benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar