Bensin dan Nasi

Baru-baru ini, pemerintah menyampaikan rencana terkait dua jenis bahan kebutuhan yang digunakan oleh orang banyak, yaitu: bensin dan nasi. Terkait bensin, pemerintah akan melarang jenis kendaraan sepeda motor menggunakan premium (bensin) bersubsidi. Artinya, subsidi kembali dicabut dan harga bensin untuk pengguna sepeda motor akan naik.
Belum surut protes masyarakat, pemerintah kembali melontarkan rencana terkait beras (nasi). Menteri Pertanian meminta rakyat untuk mengurangi konsumsi nasi. Alasannya, karena cuaca yang tidak teratur telah berpengaruh terhadap produktivitas beras, sementara pertumbuhan penduduk menjadi beban bagi pemerintah. Juga dikatakan, rata-rata konsumsi beras oleh masyarakat Indonesia adalah yang tertinggi, dibanding masyarakat negara lain yang menjadikan nasi sebagai makanan pokok. Sebagai gantinya, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk mengkonsumsi umbi-umbian, jagung, dan sagu. Kita perlu melihat fakta yang ada untuk menempatkan dua rencana tersebut secara tepat.
Angka pengangguran dan PHK terus bertambah, seiring merontoknya industri dalam negeri, serta merosotnya produksi pertanian. Situasi tersebut disebabkan oleh kebijakan ekonomi pasar bebas (neoliberal) yang dijalankan pemerintah. Sebagai solusi untuk bertahan hidup, rakyat ‘temukan’ sumber penghasilan sendiri, seperti menjadi pengojek, atau terjun ke sektor informal lainnya. Sepeda motor, secara langsung maupun tidak langsung, telah menjadi “sarana produksi” yang menghidupi sejumlah besar rakyat. Rencana menaikkan harga bensin sepeda motor merupakan pukulan tambahan bagi para pengojek, setelah hak atas pekerjaan dirampas melalui kebijakan ekonomi sebelumnya.
Demikian halnya masalah nasi. Panganan ini paling banyak dikonsumsi rakyat Indonesia sebagai bahan makanan pokok. Mungkin benar, bahwa untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, manusia bisa memperolehnya dari berbagai jenis panganan. Namun, mengalihkan pola konsumsi bukanlah hal yang sederhana, apalagi keinginan ini berangkat dari kenyataan-kenyataan boyak yang tidak disebutkan.
Pemerintah telah gagal meningkatkan produksi beras akibat kebijakan yang tidak berpihak pada petani (dampaknya seperti kelangkaan pupuk, jatuhnya harga komoditi, lahan yang terampas, dan sulitnya akses modal). Kenyataan lainnya, tentang besarnya porsi beras dalam pola konsumsi masyarakat. Coba ditelusuri, apakah pola tersebut berkaitan dengan suatu siasat yang terpaksa dijalani. Bagi sejumlah kalangan, porsi makan beras/nasi sering ditambahkan jumlahnya untuk (atau sambil) mengurangi porsi lauk-pauk. Perilaku konsumsi ini terjadi, bukan karena terbatasnya pengetahuan untuk membedakan (misalnya) antara makanan yang mengandung karbohidrat, protein, serat, kalsium, dan lain-lain yang dibutuhkan tubuh manusia.
Faktor ekonomi adalah pendorong paling kuat dan paling pokok. Dalam situasi yang sulit, orang cenderung memilih makanan yang murah dan mengenyangkan (asal berasa)-meski tidak menghasilkan gizi yang seimbang. Dalam situasi tersebut, seruan mengurangi konsumsi nasi terdengar seperti seruan untuk mengurangi pasokan makanan bagi tubuh si miskin.
Dua rencana pemerintah ini, kebijakan menyangkut “bensin” dan “beras”, akhirnya hadir sebagai perwakilan dari sebuah rangkaian rencana-rencana, bersama tindakan-tindakan, yang berseberangan dengan kehendak rakyat. Kita sering mendengar rencana baik pemerintah yang apik dikampanyekan, tapi nyaris tak ada yang terlaksana. Kita juga sering mendengar rencana buruk mereka yang terungkap (seperti rencana penggusuran, PHK
kenaikan BBM, dll), dan sebagian besar menjadi kenyataan.